Trias Politika Telaah Pernyataan Prabowo Tindak Tegas Perkebunan Sawit Ilegal: Presiden Tabuh Genderang Perang

sawitsetara.co – JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan bakal menindak tegas praktik korupsi hingga pelanggaran hukum, termasuk dalam pengelolaan bisnis kelapa sawit. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro menilai pernyataan Prabowo sebagai bentuk ketegasan mendobrak praktik yang selama ini merugikan negara ratusan triliun.

“Ini langkah yang kita patut apresiasi dari Presiden Prabowo karena berani mendobrak sebuah realitas ekonomi, di mana selama ini dugaan oknum aparat bermain dalam sawit maupun tambang ilegal mengemuka, baik yang masih aktif sebagai oknum aparat maupun oknum purnawirawan,” kata Agung kepada Antara di Jakarta, Jumat (15/08/2025).

Agung menilai pernyataan yang disampaikan secara terbuka dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI pada Jumat menandakan Kepala Negara telah membunyikan genderang perang untuk memberantas praktik tersebut.

“Ini sebuah preseden positif bahwa Presiden memimpin genderang perang melawan oknum tadi agar tidak membuat ekonomi kita terpusat pada satu kelompok atau satu orang saja,” kata dia.

Agung mengatakan saat ini Presiden mencetuskan banyak program prioritas dan program strategis yang berfokus pada perbaikan kesejahteraan rakyat. Program-program tersebut membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, sehingga praktik culas seperti perkebunan ilegal yang terus menerus merugikan keuangan negara sudah pasti akan diberantas.

“Karena rakyat kita hari ini sedang mengalami kontraksi ekonomi dan pemerintah butuh banyak anggaran untuk bisa mengentaskan masalah tersebut,” tuturnya.

Adapun dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI, Presiden Prabowo menegaskan bakal menindak 1.063 tambang ilegal yang merugikan negara hingga Rp300 triliun. Kepala Negara telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk menindak tambang ilegal itu.

Kepala Negara juga mengingatkan bahwa penindakan itu akan dilakukan terhadap siapa pun, termasuk kepada orang-orang besar hingga jenderal-jenderal TNI, jika diduga terlibat melindungi tambang ilegal. “Saya minta dukungan seluruh MPR, saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita,” kata Presiden.